PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK
- Authors
-
-
Al Mas Indah Rahmawati
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Process, of rights and obligations, batak customary marriage, customary law, sinamot, ulos., Proses, hak, dan kewajiban, perkawinan adat batak, hukum adat, sinamot, ulos.
- Abstract
-
The process, of rights, and obligations in batak customary marriage reflects deeply rooted social and cultural values passed down through generations. This study aims to analyze how the formation, implementation, and recognition of the rights and obligations of husband and wife take place within the batak customary law system. The research employs a normative and empirical approach by examining customary rules, ceremonial symbols, and community perspectives on the meaning of marriage. The findings reveal that the process of rights and obligations begins with the marhata sinamot stage as a form of family agreement, followed by ulos giving and mangulosi ceremonies symbolizing social acknowledgment of each party’s role. The husband bears the duty as the clan successor and family provider, while the wife is entitled to protection and responsible for maintaining household harmony and kinship ties. This process emphasizes the balance of rights and obligations in the batak patrilineal system and illustrates that customary marriage functions not only as a sacred tradition but also as a social institution governing family life.
Proses, hak, dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengakuan hak serta kewajiban suami istri berlangsung dalam sistem hukum adat batak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan adat, simbol upacara, serta pandangan masyarakat batak terhadap makna perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hak dan kewajiban dimulai sejak tahap marhata sinamot sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga, dilanjutkan dengan pemberian ulos dan mangulosi yang menandai pengakuan sosial atas peran masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban sebagai penerus marga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berhak atas perlindungan dan memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga serta hubungan kekerabatan. Proses ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem patrilineal batak, sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat sakral tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan keluarga.
- References
-
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.
Hasan, Z. (2022). Hukum pidana. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 7959–7964.
Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 33.
Hazairin. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Tintamas, hlm. 45.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
Van Gennep, A. (1960). The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 12.
Wawancara
Mars Hutauruk. (2025). Proses, Hak, dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Batak. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ihsan, Muhamad Nasrudin, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah, ANALISIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERMOTIF UTANG: STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabilah Luthfiah Rif’at Rohadatul’aisy , Nadin Ardila, Suryaningsi Suryaningsi, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI: ANALISIS NARATIF PENGALAMAN MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Keisya Ananta, Nadia Tri Hapsari, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKTEGASAN REGULASI LGBT DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Nindya Eka Safitri, Salsa Aulia Nursabila, Sarah Nailah Alifah, ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annisa Najwa Putri, Chaisya Firda Salsabila, Emelya Rosenda, ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chandra Bismo Saputra, Daveran Shekam Selwin, Geofandy Laksono Jati, Maulidina Fikal Nugraha, Muhammad Farhan Ardabillyi, Yenny Febrianty, KEADILAN HUKUM BAGI RAKYAT KECIL: STUDI SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS KRIMINALISASIPETANI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Luthfi Aryabari Caya, Fadhlur Rizqullah, Muhammad Zaky Nopriansya, IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.