PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK
- Authors
-
-
Al Mas Indah Rahmawati
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Process, of rights and obligations, batak customary marriage, customary law, sinamot, ulos., Proses, hak, dan kewajiban, perkawinan adat batak, hukum adat, sinamot, ulos.
- Abstract
-
The process, of rights, and obligations in batak customary marriage reflects deeply rooted social and cultural values passed down through generations. This study aims to analyze how the formation, implementation, and recognition of the rights and obligations of husband and wife take place within the batak customary law system. The research employs a normative and empirical approach by examining customary rules, ceremonial symbols, and community perspectives on the meaning of marriage. The findings reveal that the process of rights and obligations begins with the marhata sinamot stage as a form of family agreement, followed by ulos giving and mangulosi ceremonies symbolizing social acknowledgment of each party’s role. The husband bears the duty as the clan successor and family provider, while the wife is entitled to protection and responsible for maintaining household harmony and kinship ties. This process emphasizes the balance of rights and obligations in the batak patrilineal system and illustrates that customary marriage functions not only as a sacred tradition but also as a social institution governing family life.
Proses, hak, dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengakuan hak serta kewajiban suami istri berlangsung dalam sistem hukum adat batak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan adat, simbol upacara, serta pandangan masyarakat batak terhadap makna perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hak dan kewajiban dimulai sejak tahap marhata sinamot sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga, dilanjutkan dengan pemberian ulos dan mangulosi yang menandai pengakuan sosial atas peran masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban sebagai penerus marga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berhak atas perlindungan dan memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga serta hubungan kekerabatan. Proses ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem patrilineal batak, sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat sakral tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan keluarga.
- References
-
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.
Harahap, P. (2017). Makna ulos dalam perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.
Hasan, Z. (2022). Hukum pidana. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 7959–7964.
Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 33.
Hazairin. (1981). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Tintamas, hlm. 45.
Koentjaraningrat. (1990). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.
Simanjuntak, B. (2008). Sistem perkawinan adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.
Siahaan, L. (2005). Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
Van Gennep, A. (1960). The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 12.
Wawancara
Mars Hutauruk. (2025). Proses, Hak, dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Batak. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jasmine Abir Putri Widodo, Irdiana Arum Nabila, Randy Aryo Prabowo, Rifkiy Yusuf Kurniawan, Rodhotun Ni’mah, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AKIBAT MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Al Farizi Ilham, Jeff Lee, Zaenudin Zaenudin, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DENGAN STUDI ATAS KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Izzatul Istifani, Asya Humairoh Wahda, Dian Eka Prastiwi, Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan PT Jakarta Nomor 58/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nina Mutiara Ardhani, Rafif Gadi Maulana, Nafa Isma Fattih Nur Widiana, Siti Nur Fadhilatul Bariyah, Ahmad Irza Milady, Baidhowi, STUDI KASUS PENYANDANGAN GELAR “HABIB” ATAU “GUS” DI INDONESIA : ANTARA FEODALISME DAN REALITA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Rizki Pratama, CAKAK PEPADUN: NILAI, NORMA DAN FILOSOFI MASYARAKAT ADAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Meysarah, Jeora Nitysa Aprily, Erdha Aisha Chandia, Lisda Jumatul Hikmah, Muhammad Noor Aini, Kamal Hasuna, Reza noor Ikhsan, PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENENTUAN DESIL PENERIMA BATUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeand Monic, Gunardi Lie, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) VS KARAHA BODAS COMPANY LLC , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Sofieyani, Ibnu Rusyd, Kurniati, PROBLEMATIKA GADAI DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.