BATASAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN

• Hanif Asyauqi

  Universitas Bengkulu

  Author

• Naufal Dzakiy Ramadhan

  Universitas Bengkulu

  Author

• Muhammad Raziqin Fajri

  Universitas Bengkulu

  Author

Penelitian ini membahas batasan yuridis terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana batasan hukum yang mengatur kewenangan diskresi kepolisian; dan kedua, bagaimana penerapan diskresi tersebut dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian diakui secara hukum sepanjang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan penafsiran dan penerapan diskresi, khususnya pada perkara ringan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tertulis yang lebih jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan diskresi kepolisian tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas penegakan hukum. 

This study examines the legal boundaries of police discretion in handling minor criminal offenses. The focus of this research is directed toward two main issues: first, what are the legal limitations that regulate the discretionary authority of the police; and second, how such discretion is implemented in the handling of minor criminal cases. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through an analysis of legislation, legal literature, and previous relevant studies. The results of the study show that police discretion is legally recognized as long as it is used for the public interest and does not conflict with existing legal provisions. However, in practice, differences in interpretation and application are still found, particularly in minor cases. Such conditions may lead to legal uncertainty and potential misuse of authority. Therefore, clearer written guidelines and effective supervision mechanisms are needed to ensure that the implementation of police discretion remains consistent with the principles of legal certainty, justice, and professionalism in law enforcement. 

ADHI PUTRANTO UTOMO. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASURUAN. 2023.

Astari, Prima, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Sunan Giri, Jl Joyo, Raharjo No, and A Malang. LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. 2015.

Budi Heriyanto, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI. 2022.

Hafendi, Doni, and Wilma Silalahi. DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM: KAJIAN KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN UU. 2024. https://jhlg.rewangrencang.com/.

Hamzah, Any Suryani. “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya.” Jurnal Hukum & Pembangunan 46, no. 2 (June 2016): 256. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.78.

Herman, Herman, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra, and Kepolisian Resor Pinrang. Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian. 2024.

ji Hartoi, Pui, and Ika Setyorini. DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO. 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jakarta, 2018.

Kewenangan, Pengawasan, Diskresi Kepolisian…, Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh, and Syuhada Lubis. Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sumatera Utara. Vol. 5. no. 1. 2024. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris.

Latif, Udin. DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELAUI JALUR NON LITIGASI. 2023.

Latunussa, Semy BA, Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Samsul Tamher, and Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura Rifai Baluntu Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura. ANALISIS KEWENANGAN DISKRESIONAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINDAKAN PENYIDIKAN PIDANA KHUSUS. n.d.

Manalu, Sahata. “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TAHAP PENYIDIKAN.” Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (2020).

Martha, Dicki andika, and Endang Sutrisno. PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PIDANA LALU LINTAS STUDI DI KEPOLISIAN RESOR. 2018.

Musi Banyuasin, Polres, and Sumatera Selatan. DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN Rudin Suprianto. Vol. 4. no. 2. 2021.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group, 2017.

Priyantoko Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Guntur, Kata Kunci, and Kepolisian A Latar Belakang. PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA. I. no. 1. Januari-Juni, 2016.

Ramadhan Diskresi Penyidik Polri sebagai, Alfano, and Alfano Ramadhan. Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. 2021.

Santoso, Priyo. “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulonprogo).” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020). https://doi.org/10.18196/jphk.1206.

• pdf