ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMIEKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYATTIONGKOK 2025
- Authors
-
-
Muhammad Rizal Aji Bahtiar
Universitas PakuanAuthor -
Amara Thalia
Universitas PakuanAuthor -
Bima Janggo Bintoro
Universitas PakuanAuthor -
Gerald Tribuana Rizki
Universitas PakuanAuthor -
Siti Lailatul Qomariyah
Universitas PakuanAuthor -
Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum
Universitas PakuanAuthor
-
- Keywords:
- Private International Law Conflict, Exclusive Economic Zone, South China Sea, International Arbitration, Philippines vs. People's Republic of China.
- Abstract
-
International civil law disputes in the South China Sea
Exclusive Economic Zone (EEZ) have become a complex and
strategic topic in maritime governance and interstate
relations. The dispute between the Philippines and the
People's Republic of China, brought to international
arbitration in 2025, raises important issues regarding the
recognition, sovereign rights, and application of
international law in the EEZ. This study aims to explore
the international legal conflicts that arise in this South
China Sea settlement, with an emphasis on the legal
aspects that arise in the arbitration process and their
impact on the peaceful resolution of maritime conflicts.
The findings of this study indicate that the existence of
variations in national and international legal norms makes
harmonization in settlement difficult, but the arbitration
mechanism has a significant role in providing legal
certainty and reducing tensions. This research also
explores the challenges in interpreting the United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the
influence of major powers in shaping the dynamics of
dispute resolution. The research questions include: 1. How
is the analysis of the private international law conflict in
the South China Sea EEZ dispute between the Philippines
and the People's Republic of China in the international
arbitration process? 2. What is the role and effectiveness
of arbitration in resolving maritime conflicts in the South
China Sea based on this case? - References
-
JURNAL
A, Wakino, L, Siregar. 2021. Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga
Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut Cina Selatan.
Jambi: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah.
F, Maulana, R, Repindowaty. 2021. Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration
Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara.
Jambi: Jurnal Hukum Internasional.
D, Risdiarto. 2019. Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI).
Jakarta: Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
E, Itasari, D, Sudika Mangku. 2020. Elaborasi Urgensi dan Tekanan Atas Kebijakan
ASEAN dalam Memelihara Stabilitas Kawasan di Laut Cina Selatan Secara
Kolektif.
Bandung: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
M, Hanifah, N, Trihastuti, P, Susetyorini. 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan
Filipina Terhadap Tiongkok Mengenai Laut Tiongkok Selatan Melalui
Pengadilan Arbitrase Permanen.
Semarang: Jurnal Hukum Diponegoro.
W, Pamungkas. 2016. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi PulauPulau
Yang Dipersengketakan di Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat
Tiongkok.
Medan: Jurnal Sumatera.
C, Susatyo. 2019. Dilema Pasal 121 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional
1982 Tentang Bebatuan Karang (Studi Kajian Putusan Arbitrase Laut China
Selatan).
Salatiga: Jurnal Lex Privatum.
PERATURAN PERUNDANGAN
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI)
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Laut
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 tentang
Pengelolaan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Downloads
- Published
- 2025-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Nandang Kusnadi, S.H., M.H., NILAI EKONOMI DATA KONSUMEN DAN PENGUATAN HAK PORTABILITAS DALAM REGULASI MONETISASI DATA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- muhammad zalil, Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd, Muhammad Azhar Muttaqin , PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brian Erlangga, Oudya Nisa Tallya Handono, Cindi Fadila, Hanief Hazza Arifin, Minkhatul Maskhuroh, Ridho Gantheng Seno Valeandrisga, Muhammad Azam Rifai, Effectiveness of OJK Supervision in Maintaining National Financial System Stability , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Aurellia Indiarto, Yaulie Deo Y. Rindengan, Ade Yusupa, ANALISIS PERAN DIGITAL LEADERSHIP DALAM MENGAKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL DI PROVINSI MALUKU UTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Fadem Aljama, Neva Aulia Sabrina, Nabilah Ayu Puspita, Peran politik Nasional dalam Strategi Nasional dan Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Made Pradnya Mahadhana, PENERAPAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM HUKUM ADAT BALI DI WILAYAH KECAMATAN SEPUTIH RAMAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daffa Saputra, HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG: ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS DALAM BINGKAI PLURALISME HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laynie Ashiila Rabbani, Muhammad Fachrur Rozi, Tamaulina Br Sembiring, TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Rahmi Zubaedah, KEKERASAN FISIK DALAM DAYCARE: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN BALITA DI MEDAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.