PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ETLE DALAM PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM OLEH PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR

• Johan Amanda Maliku

  Universitas Singaperbangsa Karawang

  Author

Technology-based law enforcement through the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system represents a major innovation in Indonesia’s traffic law enforcement framework. This study aims to analyze the validity and evidentiary strength of ETLE recordings as electronic evidence in helmet-use violations, from the perspectives of legality and evidentiary principles. It also evaluates the synchronization of norms between the Traffic and Road Transport Law, the Police Regulation on ETLE, and the Personal Data Protection Law in relation to citizens’ constitutional rights. Using a normative juridical method with legislative, conceptual, and case approaches, the study finds that ETLE recordings are legally valid as electronic evidence under the Information and Electronic Transactions Law. However, their evidentiary value remains imperfect and requires technical and procedural verification. Norm synchronization among related laws is generally consistent, yet deficiencies persist in data security, complaint mechanisms, and system accountability. The study contributes to strengthening digital law enforcement by emphasizing the balance between legal certainty, justice, privacy protection, and transparency in the implementation of ETLE.

Penegakan hukum berbasis teknologi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan inovasi penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan pembuktian rekaman ETLE sebagai bukti elektronik pada pelanggaran penggunaan helm, ditinjau dari asas legalitas dan asas pembuktian. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sinkronisasi norma antara Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian tentang ETLE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman ETLE sah sebagai alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun kekuatan pembuktiannya masih bersifat tidak sempurna dan memerlukan verifikasi teknis serta prosedural. Sinkronisasi antarperaturan pada dasarnya telah harmonis, meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek keamanan data pribadi, mekanisme keberatan, dan akuntabilitas sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum digital yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan privasi, dan transparansi dalam pelaksanaan ETLE.

Kata kunci: ETLE, bukti elektronik, asas legalitas, pembuktian, perlindungan data pribadi.

BUKU DAN LITERATUR UMUM

Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

ARTIKEL JURNAL

Adhinugroho, Rendy, Ismiyanto, dan Muhtarom. Penerapan ETLE dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6, no. 1 (2024): 45–59. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13005

Mukhtari, Muhammadi, Ruslan Renggong, dan Baso Madiong. “Efektivitas ETLE di Kota Makassar.” Indonesian Journal of Legality of Law 5, no. 2 (2023): 115–127. https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2600

Mustafa, R., Sumiadi, dan R. Asmara. “Kepatuhan Masyarakat terhadap Ketentuan Helm SNI di Kabupaten Pasaman Barat.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal 7, no. 3 (2024): 201–212. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16887

Sualang, Gilbert N. “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025.” Lex Crimen 13, no. 4 (2025): 56–65. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64057

Times Indonesia. “Kesadaran Berkendara Rendah, Ribuan Pengendara di Banyuwangi Langgar Aturan.” Times Indonesia, diakses 10 November 2025. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/529239/kesadaran-berkendara-rendah-ribuan-pengendara-di-banyuwangi-langgar-aturan

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN DOKUMEN RESMI

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

———. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

———. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpol Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.

Kepolisian Resor Kota Banyuwangi. Laporan Operasi Keselamatan Semeru 2025. Polresta Banyuwangi, 2025.

• pdf