ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Raisya Aziza Pradita
Universitas SriwijayaAuthor -
Alisa Sari Simatupang
Universitas SriwijayaAuthor -
Azahra Dwi Oktaviani
Universitas SriwijayaAuthor -
Rizha Claudila Putri
Universitas SriwijayaAuthor
-
- Keywords:
- Kebebasan Berkontrak, Party Autonomy, Choice of Law, Choice of Forum, Freedom of Contract, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, Overriding Mandatory Provisions
- Abstract
-
Asas kebebasan berkontrak adalah bentuk nyata dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata internasional asas ini dikenal sebagai party autonomy atau freedom of contract dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan choice of law dan choice of forum pada saat melakukan kontrak lintas negara. Peraturan dalam sistem common law seperti Rome I Regulation menunjukkan bahwa asas ini merupakan norma positif. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, overriding mandatory provisions, dan koneksi hukum yang nyata. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan, pembatasan, dan penerapannya dalam berbagai praktik kontrak internasional. Studi kasus seperti Adelman’s Truck Parts, Directive (EU) 2019/633, dan Yukos v. Russian Federation menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan publik, keadilan ekonomi, dan keseimbangan para pihak.
- References
-
Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270–278. Retrieved from https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/234
Bouwers, G. J. (2023). Tacit choice of law in international commercial contracts: An analysis of future instruments of developmental organisations. PER / PELJ, 26. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14301
Aprita, S dan Adhitya, R . Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ariyuda, I, M., Dantes, F, K., & Setianto, J, M., (2023). Pentingnya Klausul Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional. Jurnal Locus Delicti, 4(2), 64-76. https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582
Coleman, T. E. (2021). Contractual freedom and autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as legislative and judicial guidance in Commonwealth Africa. South African Mercantile Law Journal, 33(3), 331–356.
Hasan, S. (2024). The dynamics of party autonomy in international arbitration: Current trends and jurisdictional limits. International Journal of Law Management & Humanities, 7(2), 943–957.
Khanderia, S., & Peari, S. (2020). Party autonomy in the choice of law under Indian and Australian private international law: Some reciprocal lessons. Commonwealth Law Bulletin, 46(4), 711–740.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Monestier, T. (2023). The scope of generic choice of law clauses. U.C. Davis Law Review, 56(3), 959–1002.
Novian, D. (2024). The application of party autonomy principle in arbitration. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 11(1), 26–36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Ungerer, J. (2021). Explicit legislative characterisation of overriding mandatory provisions in EU directives: Seeking for but struggling to achieve legal certainty. Journal of Private International Law, 17(3), 399–420. https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1970702
UNIDROIT. (2023). Principles on Digital Assets and Private Law. Rome: UNIDROIT.
Permanent Court of Arbitration. (2014). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raja Hotman Putra, Fatimah Azzahra, Iyud Tamba, Stevri Iskandar, MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nauval Putra Rangkuti, Rika Jamin Marbun, Anggi Ananta, Prima Jaya Gea, Marko Harahap, PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mella Sabrina Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting, PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL ( STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nazwa Agustin, Siti Fariza, Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ihsan, Muhamad Nasrudin, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevie Veronica, Perbaikan Data Perkawinan Non-Muslim: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Negeri , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.