PERLINDUNGAN ANAK ASUH PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

• M. Meidiano Al-Fajri

  Universitas Sriwijaya

  Author

• Sam Daniswara

  Universitas Sriwijaya

  Author

• Sri Handayani

  Universitas Sriwijaya

  Author

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda serta untuk mengetahui hak‐hak keperdataan anak yang merupakan hasil dari perkawinan campuran berdasarkan hukum perdata internasional. Dengan metode penelitian normatif yuridis, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang‐undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda yang diatur dalam Undang‐Undang Kewarganegaraan baru membawa kompleksitas dalam penerapan hukum perdata internasional di Indonesia. Status personal anak sangat tergantung pada domisili (tempat tinggal tetap) dan pilihan kewarganegaraan yang diambil. Meskipun hukum nasional telah mengakui dan melindungi hak‐hak keperdataan anak perkawinan campuran seperti hak atas nama, warisan, dan status personal, perlindungan secara nyata masih terkendala oleh masalah administratif, kurangnya sosialisasi, dan adanya potensi konflik yurisdiksi antar negara.

Hamzah, A. (2015). Hukum perdata internasional. Sinar Grafika.

Juwana, H. (2012). Hukum internasional. Rajawali Press.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Convention on the Rights of the Child. (1989).

Usman, R. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2).

• pdf