Analisis Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Mutilasi dalam Kasus Muhammad Husein di Semarang
- Authors
-
-
Rafalina Oktatia
Universitas Singaperbangsa KarawangAuthor -
Rahmi Zubaedah, S.H., M.H.
Author
-
- Keywords:
- Keywords: Premeditated Murder, Article 340 KUHP, Mutilation, Justification, Mitigating Factors. , Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Mutilasi, Alasan Pemaaf, Alasan Meringankan.
- Abstract
-
Abstrack
This study aims to analyze the application of Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to the premeditated murder and mutilation committed by Muhammad Husen against Irwan Hutagalung in Semarang. It also examines whether the perpetrator’s motives namely resentment and the alleged harsh treatment by the victim may be considered as grounds for justification or mitigation within the framework of criminal law. The research employs a normative juridical method with statute and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that all elements of premeditated murder under Article 340 KUHP are fully satisfied, particularly due to the preparation of tools, the deliberate choice of timing, and subsequent acts of mutilation intended to eliminate evidence. The motive of resentment cannot be classified as a justification or excuse, as it does not meet the doctrinal requirements of grounds for excluding criminal liability. However, such motive may be considered to a limited extent as a mitigating factor during sentencing. Therefore, Article 340 KUHP is appropriately applied to the perpetrator’s actions, while emotional factors only influence the severity of the punishment imposed.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pembunuhan berencana disertai mutilasi yang dilakukan oleh Muhammad Husen terhadap Irwan Hutagalung di Semarang. Penelitian ini juga menelaah apakah motif dendam dan perlakuan kasar dari korban dapat dinilai sebagai alasan pemaaf atau alasan yang meringankan dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, mengingat adanya persiapan alat, pemilihan waktu, serta tindakan lanjutan berupa mutilasi untuk menutupi jejak kejahatan. Motif dendam tidak dapat dipandang sebagai alasan pemaaf karena tidak memenuhi kriteria sebagai alasan penghapus pidana dalam doktrin hukum pidana. Namun, motif tersebut masih dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai faktor yang meringankan pada tahap pemidanaan. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP sudah tepat terhadap perbuatan pelaku, sementara faktor emosional hanya berpengaruh pada penentuan tingkat berat atau ringannya hukuman.
- References
-
DASAR HUKUM
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Pasal 340.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 221/Pid.B/2024/PN.Smg. (2024).
Laporan Rekonstruksi Perkara Kepolisian Semarang. (2024).
“Motif dan Kronologi Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung.” (2024). Kompas.com.
“Kasus Mutilasi Irwan Hutagalung: Polisi Ungkap Motif hingga Vonis Pelaku.” (2024). Kompas.com.
ARTIKEL JURNAL
Anindita, L. (2024). Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan KUHP. Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, 9(1).
Pratama, A. (2023). Motif Emosional dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Viktimologi Indonesia.
Rahayu, S. (2023). Analisis Kriminologis Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia.
Rahayu, S., & Pratama, A. (2023). Tren Pembunuhan Berencana di Indonesia: Analisis Kriminologis 2018–2023. Jurnal Kriminologi Indonesia, 20(2).
Wulandari, N. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Korelasinya dengan Kejahatan Kekerasan. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia.Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025).
Arief, B. N. (2021). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
Arief, B. N. (2021). Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
Soekanto, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press.
- Downloads
- Published
- 2025-11-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anderson Chandra Yauwira, Yuni Priskila Ginting, Shannon Gabriela Irene Halim, Rianingsi A Pansariang, Nasywa Nasyifa Dyfa, M. Malikul Abdul A. M, Lovresia Melati Siagian, Fidelya Heryxlim Eng, Ergia Novriliza, Christian Indra Darmawan, Zara Siti Erfira, Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Materiil , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yudha Eka Prasetyo, Gusti Cahya Putra, Muhammad Aldy Fadillah, PERAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TERJADINYA TAWURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Agung Rammando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, Agusalim, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS (WARTAWAN) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dani Satya Nugraha, Zidan Adiansyah, Dian Eka Prastiwi, Analisis Pertentangan Putusan PN Surabaya Nomor 916 Pdt.P 2022 PN Sby dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadiah Fatimah, Anisah Solekhatun, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Kasus Overclaim Skincare: Studi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Elisabeth Sinaga, EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Dhiya’ul Haq, M. Dzikry Adly, Salma Fadillah Azzahra, Nadia Maulina Sabita, Muhammad Abidin, INTEGRASI PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENCURIAN RINGAN DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jocelyn Sharon Givenia Hutagalung, Jesselyn Yobella Shalom , Afifa Salsabila , Aditya Pratama Irwanto , Suryo Ediyono, RULE OF LAW: MENJAMIN PENEGAKAN HAK ATAS PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aryo Tri Revando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, IMPLIKASI KEWAJIBAN SAKSI JURNALIS DAN HAK TOLAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Fitria Ananda Putri, Appe Hutauruk, Muhenri Sihotang, PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA SERTA TANTANGAN TERHADAP PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.