UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BPN
- Authors
-
-
Adrian Buana Rizky
Universitas BengkuluAuthor -
Ayu Femmy Amalia
Universitas BengkuluAuthor -
Ikma Mardayanti
Universitas BengkuluAuthor -
Muhammad Satria Kinayungan
Universitas BengkuluAuthor -
Hafidza Zia
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Abandoned Land, Legal Protection, National Land Agency, Right of Ownership.
- Abstract
-
This study aims to provide a juridical analysis of the legal remedies available to holders of Right of Ownership (Hak Milik) who suffer losses resulting from the designation of their land as abandoned land by the National Land Agency (BPN). Within the framework of normative legal research, this study examines the conformity of BPN’s administrative actions with the principles of land law as regulated in the Basic Agrarian Law and Government Regulation No. 11 of 2010 concerning the Control and Utilization of Abandoned Land. The analysis reveals that the designation of abandoned land frequently gives rise to legal disputes, particularly when formal procedures such as field verification, official notification, and the opportunity to resume land utilization are not adequately fulfilled. In this regard, landowners are entitled to pursue administrative objections before BPN and, should such mechanisms fail to provide redress, may file a judicial review before the Administrative Court as a form of preventive and repressive legal protection. Through these avenues, landowners seek restoration of rights, recognition of legal standing, and compensation for losses arising from administrative actions deemed inconsistent with the principles of legal certainty and the protection of land rights
- References
-
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005).
Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016).
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2017.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai AUPB.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Irfan Lubis, Rizki Putri Adinda Br Saragih S, Melkaharay, Hafidza Zia, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT DI TENGAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adevio Ervan Effendi, Stefany Dheta Putri, Hafidza Zia, HAK MILIK VS HAK GUNA: ANALISIS OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PP 20/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sonnadia Salsabilla Putri, Salsabilah Salwa Septiani, Fadhiil Ahmadi, Hafidza Zia, MENGUATKAN FONDASI REGULASI: STRATEGI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BENGKULUDALAM MENJAMIN KUALITAS DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Dewa Sukma Kelana, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PASIRPEUTEUY MELALUI EDUKASI HUKUM PERDATA TENTANG WARIS DAN HIBAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riyan Darmawan, STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzraa Livia Amri, Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak, Khalisya Dzihni Daulay, Tamaulina Br Sembiring, KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU PENYAKIT DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain Azmi Augie, Salsabilla Kurniasari, Ni Putu Anatasya Nayla Kania, Aqila Mifthahul Nazilla, Angeline Putri Lamtiurma Sianturi, Rajendra Rakha Aqeela, Mulyadi Mulyadi, IMPLIKASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Luriza Kanza, CRITERIA OF MISTAKE AS GROUNDS FOR ANNULMENT OF MARRIAGE IN INDONESIAN LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tesalonika Gloria Silalahi, PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, Disie sugihastuti danoewijaya, Gita amelia lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci aulia, Yenny Febrianty, PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizkyana Saptina Putri, Diah Gustinati Maulani, Dona Raisa Monica, Deni Achmad, PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Akbar Pratama, Jefri Iryansyah, Afanda Putri Dwijasa, Ressa Winata, Zhea Aprilia, Novitry Pratiwi, ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN TREK BALAP DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BALAP DALAM PENANGGULANGAN FENOMENA BALAP LIAR DI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.