PERAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DI ERA DIGITAL
- Authors
-
-
Erzavin Daveri
Universitas BengkuluAuthor -
Marta Deki Putra
Universitas BengkuluAuthor -
Aline Yunia Muntaha
Universitas BengkuluAuthor -
Ilham Kurniawan Ardi
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Era Digital, SIWASLU, Partisipasi Publik, Bawaslu, Election Supervision, Digital Era, SIWASLU, Public Participation
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan strategi adaptasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Transformasi digital telah mengubah pola pelanggaran pemilu dari bentuk konvensional ke ranah siber yang kompleks, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan politik uang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen, regulasi, serta wawasan kontekstual kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu Bengkulu cukup baik dalam fungsi pencegahan melalui penguatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi publik, namun masih lemah dalam aspek penindakan, terutama terkait pembuktian pelanggaran digital dan koordinasi Sentra Gakkumdu. Strategi adaptasi dilakukan melalui pembentukan Komunitas Digital Pengawas Partisipatif (KDPP), penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), serta patroli siber berkala. Meskipun demikian, keterbatasan SDM forensik digital dan infrastruktur TIK menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan digital, dan kolaborasi lintas sektor agar Bawaslu Bengkulu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, adaptif, dan berintegritas di era digital.
This study aims to analyze the effectiveness and adaptive strategies of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Bengkulu Province in addressing the challenges of election monitoring in the digital era. Digital transformation has shifted electoral violations from conventional forms to the complex cyber realm, such as the spread of hoaxes, disinformation, and digital vote-buying. Using a qualitative descriptive approach, this research examines institutional documents, regulations, and contextual data. The findings indicate that Bawaslu Bengkulu performs effectively in preventive functions through participatory supervision and public education but remains weak in enforcement, particularly in handling digital evidence and coordination within the Gakkumdu Center. Adaptive strategies include establishing the Digital Participatory Supervisory Community (KDPP), utilizing the Election Supervision System (SIWASLU), and conducting periodic cyber patrols. However, limitations in digital forensic expertise and ICT infrastructure remain significant challenges. Therefore, strengthening technological capacity, digital training, and cross-sector collaboration are crucial for enabling Bawaslu Bengkulu to ensure effective, adaptive, and integrity-based election supervision in the digital era.
- References
-
Aermadepa. (2024). Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undnag-Undang. Jurnal Demokrasi.
al., A. e. (2019). Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menjaga Integritas Pemilu di Era Kontemporer. Journal of Studia Legalia 2.
Al-Hafiz, M. I. (2025). Problematika Penegakan Hukum TIndak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Bengkulu, K. D. (2023). Launch KDPP Kota Bengkulu.
Herwansyah, D. (2022, OKtober 7). Peran Bawaslu Provinsi dan Media Elektronik Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. (2017). Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Rivalni. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.
TV, K. (2020). Bawaslu Awasi Medsos Di Masa Kampanye.
UIN Fatmawati. (2023, November 15). Kunjungan Bawaslu Ke UINFAS Bengkulu. Retrieved from Berita Kampus.
UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kinerja Divisi Pengawasan Pada Pilkada 2024. Kota Bengkulu.
UMB, R. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu Pada Pemilu Serentak 2024. Provinsi Bengkulu.
UMB, R. (2025). Peran Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024. Kota Bengkulu.
- Downloads
- Published
- 2025-11-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adibio Ramadinov, Nora Apriani, Amelia Febrianty, Nabila Afifah, Ilham Kurniawan Ardi, PEMANFAATAN PODCAST OLEH KPU KOTA BENGKULU DALAM MENGINFORMASIKAN ISU KEPEMILUAN DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Reivo Ibanes, DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dian Zaskia, Muhammad Rayyan Attala, Giovanni Seandro, Andika Nur Hakim, Wistama Yoga Nurdiansyah, HUKUM PENYIARAN & ETIKA KOMUNIKASI DALAM IKLAN TELEVISI: AUDIT EPI 2020 DAN P3SPS–KPI ATAS MIE SEDAAP “PAPA HIDUP LAGI” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutia Ramanda Nasution, ANALISIS KEKUATAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ni Made Puspadewi, RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAHARUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khairunnisa Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Deepfake Dalam Pornografi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Ramdani, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yebi Febri, Putri Ayu Lestari, Pebina Lumban Gaol, Royki Setiawan, MEKANIME PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Helena Olivia Damayanti Vitaloka, DAMPAK PENEBANGAN LIAR TERHADAP STRUKTUR TANAH DAN BANJIR DI KALIMANTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.