PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Naufal Aziz
Universitas BengkuluAuthor -
M. Ariel Anggara Pratama
Universitas BengkuluAuthor -
Decky Hermawan
Universitas BengkuluAuthor -
Naufal Qushoyy
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- digital gambling, social pathology, legal policy, law enforcement, cybercrime
- Abstract
-
Digital gambling has emerged as a contemporary form of social pathology driven by rapid technological advancement and shifting patterns of human interaction in digital spaces. The widespread accessibility, anonymity, and aggressive promotion through social media have accelerated its proliferation, producing multidimensional impacts ranging from addiction and economic vulnerability to family disintegration and broader social instability. Although Indonesia has established a normative legal framework through the new Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and related regulations, the effectiveness of law enforcement remains limited. This is due to the transnational nature of digital gambling platforms, the use of concealment technologies, and the complexity of tracing digital financial transactions. This study employs a normative juridical approach supported by sociological analysis to examine the legal policies governing digital gambling, the social factors that shape it as a pathology, and the principal challenges in enforcement. The findings reveal a substantial gap between the dynamics of digital crime and the regulatory as well as institutional capacity of the state. Thus, effective mitigation requires an integrated strategy combining punitive and preventive measures through regulatory reform, technological strengthening of law enforcement, enhanced international cooperation, and improved digital literacy among the public.
- References
-
B. F. Skinner. Science and Human Behavior. New York: Macmillan, 1953..
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 2023.
JURNAL
Azis, M. A., et al. “Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia.” Innovative: Journal of Social Sclerice Research 5, no. 4 (2025): 3912–3928.
Dwi Hardini, Farantika, et al. “Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana.” Majelis: Jurnal Hukum Indonesia 2, no. 3 (2025): 87–95.
Erik Pradana. “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Pontianak.” Jurnal Fatwa Hukum 8, no. 3 (2025).
Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, dan Ketut Sudiatmaka. “Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng).” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis (2024).
Lestari Suryani. “Motivasi dan Faktor Penyebab Perilaku Perjudian Online.” Jurnal Kriminologi Indonesia 16, no. 1 (2020).
Nurhayati, Fitri. “Efektivitas Pemblokiran Situs Judi Online oleh Pemerintah.” Jurnal Komunikasi Indonesia 9, no. 2 (2021).
Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2024).
Rizky, Muhammad & Adi Kurniawan. “Perjudian Online dan Tantangan Penegakan Hukum.” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 3 (2022).
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. “Analisis Disfungsi Sosial pada Keluarga Mantan Pelaku Judi Online.” Jurnal Rehabilitasi Sosial 7, no. 2 (2023): 115–128.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023.
Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
Sumber Lain :
Interpol. Cyber-Enabled Gambling Crime Trends in Southeast Asia, 2023.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan Hasil Analisis Tindak Pidana Judi Online 2025. Jakarta: PPATK, 2025.
Katadata. “71% Pemain Judi Online Berpenghasilan di Bawah 5 Juta,” 2025.
Populix. User Perception on Online Gambling Exposure. Jakarta: Populix, 2024.
- Downloads
- Published
- 2025-12-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Yuni Handayani, Rosita Amelia, Ratu Ayu, Silvia Damai, Robkhatul Aeni, Ikhwan Aulia Fatahillah, UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novy Ardhiyanto, PUTUSAN LEPAS SEBAGAI TITIK TEMU ANTARA ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ihfa Aulia, Siska, Mellandry Alief Soehadi, Nidya Safitri, Dede Ika Murofikoh, PENERAPAN PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2025/PA.CLG DI PENGADILAN AGAMA CILEGON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gina Mawwadah, Yulyanti Putri Nurfadillah, JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abel Putra Hamonang Pangaribuan, PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alif Maulana, Daffa Avrilian Sardi, Adil Abdillah, Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marthinus HGP ICK, Tomy Michael, AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.