ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA
- Authors
-
-
Kaharuddin
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Neza Lailatul Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Renata Habibah Widyawati
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Rangkap Jabatan, Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Good Governance, Konflik Kepentingan
- Abstract
-
Rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia memang menjadi isu yang rumit dan sensitif dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mempelajari aturan hukum terkait rangkap jabatan di Indonesia dari sudut pandang ilmu negara dan hukum tata negara, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memperketat larangan bagi wakil menteri untuk memiliki jabatan ganda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan tentang rangkap jabatan di Indonesia telah mengalami perubahan cukup besar karena adanya penafsiran konstitusional yang lebih ketat, tapi masih ada celah hukum dan ketidakselarasan dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada penyelarasan aturan hukum dan penerapannya yang konsisten agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah konflik kepentingan.
- References
-
Bagir Manan. (2003). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Disebutkan dalam tinjauan pustaka ilmu negara.
Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Prinsip pemisahan kekuasaan.
Montesquieu. (1748). L'Esprit des Lois. Asal prinsip pemisahan kekuasaan.
Soekanto, S. Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Metodologi penelitian.
Thompson, D. F. (1987). Konflik kepentingan dalam administrasi publik. Prinsip konflik kepentingan.
UNDP. (1997). Good governance: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif.
- Downloads
- Published
- 2025-12-08
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yora Lisa, Samantha Edgina Christabella Taroreh, Adelia Putri Rahayu, Najwa alicia Yasmin, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Al Farrel Yasser Zainal, Mulyadi, BUDAYA FOMO DAN IDENTITAS SOSIAL MAHASISWA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DI ERA MEDIA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Ferlian Luri Sasta Zega, Marsya Keisya Gunawan, Voleta Istiqomah, KRITIK PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN DPR STUDI KASUS DEMONSTRASI NASIONAL 25-29 AGUSTUS 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafirlla Putri Nur Aida, Ayna Syahda Sabila, Chika Maidila, Muhammad Faathir Lubis, Neza Lailatul Ramadhani, Lidiana Bali, Mulyadi, FENOMENA OVERSHARING DI KALANGAN GEN Z: ANTARA EKSPRESI DIRI DAN KEHILANGAN PRIVASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Tara Syifa Tsuraya, Chika Maidila, Nayla Akifah, HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA SAAT INI: PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Nindya Eka Safitri, Salsa Aulia Nursabila, Sarah Nailah Alifah, ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Aditama Candra Kusuma, Ariel Lois, Ligina Tesalonika, Tasya Darosyifa, Angel Evelin, IMPLIKASI HUKUM TERHADAP STABILITAS INDUSTRI KEUANGAN DIGITAL SERTA PENGAWASAN PASCA KASUS PT INVESTREE RADHIKA JAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alzena Malika Salsabila, Fitriya Putri Janah, Irnanda Khairunnisa, Siti Masitoh , TRANSFORMASI SISTEM PEWARISAN ADAT BALI KETIKA DIHADAPKAN PADA HUKUM POSITIF: STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA TIMUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sekar Marchayu Setiawan, Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM BENTUK MEREK: PELANGGARAN HAK ATAS MEREK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 296 K/PDT.SUS-HAKI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfindo Andry Saputra,, Azizah Zulpiasari, Dielfan Juli Martin, Rafi Zafikri, Desi Hafizah, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amalia Husna, Azzahra Khansa N, Deisya Nur'Aici Roja, Khulwa Arika R, Raisya Allegra Putri, Nadira Tazkiyya Reva, Mulyadi Mulyadi, BELITAN TRADISI DAN REGULASI: PERNIKAHAN ANAK DAN HAK ANAK DI MASYARAKAT BADUY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah, Stevri Iskandar, REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Indah Maulani, PENYALAHGUNAAN PKPU OLEH PELAKU USAHA DOMINAN: PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PKPU PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sarah Dian Utami, Irwan Matias Gurlan Sinaga, Fadhiil Ahmadi, Wefy Efticha Sary, PATOLOGI SOSIAL DAN HUKUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ANALISIS PERAN DAN SANKSI DALAM SPPA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.