ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA
- Authors
-
-
Kaharuddin
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Neza Lailatul Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Renata Habibah Widyawati
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Muhammad Alki Rizky Darmawan Putra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Rangkap Jabatan, Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Good Governance, Konflik Kepentingan
- Abstract
-
Rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia memang menjadi isu yang rumit dan sensitif dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mempelajari aturan hukum terkait rangkap jabatan di Indonesia dari sudut pandang ilmu negara dan hukum tata negara, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memperketat larangan bagi wakil menteri untuk memiliki jabatan ganda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan tentang rangkap jabatan di Indonesia telah mengalami perubahan cukup besar karena adanya penafsiran konstitusional yang lebih ketat, tapi masih ada celah hukum dan ketidakselarasan dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada penyelarasan aturan hukum dan penerapannya yang konsisten agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah konflik kepentingan.
- References
-
Bagir Manan. (2003). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Disebutkan dalam tinjauan pustaka ilmu negara.
Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Prinsip pemisahan kekuasaan.
Montesquieu. (1748). L'Esprit des Lois. Asal prinsip pemisahan kekuasaan.
Soekanto, S. Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Metodologi penelitian.
Thompson, D. F. (1987). Konflik kepentingan dalam administrasi publik. Prinsip konflik kepentingan.
UNDP. (1997). Good governance: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif.
- Downloads
- Published
- 2025-12-08
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Yora Lisa, Samantha Edgina Christabella Taroreh, Adelia Putri Rahayu, Najwa alicia Yasmin, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Al Farrel Yasser Zainal, Mulyadi, BUDAYA FOMO DAN IDENTITAS SOSIAL MAHASISWA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DI ERA MEDIA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Ferlian Luri Sasta Zega, Marsya Keisya Gunawan, Voleta Istiqomah, KRITIK PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN DPR STUDI KASUS DEMONSTRASI NASIONAL 25-29 AGUSTUS 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafirlla Putri Nur Aida, Ayna Syahda Sabila, Chika Maidila, Muhammad Faathir Lubis, Neza Lailatul Ramadhani, Lidiana Bali, Mulyadi, FENOMENA OVERSHARING DI KALANGAN GEN Z: ANTARA EKSPRESI DIRI DAN KEHILANGAN PRIVASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Tara Syifa Tsuraya, Chika Maidila, Nayla Akifah, HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA SAAT INI: PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Nindya Eka Safitri, Salsa Aulia Nursabila, Sarah Nailah Alifah, ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indi Rahmah, Sofan, Syakurotun Ni’mah, Vina Amelynda, PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT: KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ni Made Puspadewi, RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAHARUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risma Amelia, Siti Robeah, Deden Najmudin, ANALISIS HISTORIS DAN SOSISOLOGIS TERKAIT DENGAAN PERBEDAAN PENGATURAN QANUN ACEH DAN PERATURAN DAERAH (PERDA) LAINNYA BERDASARKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nazwa Agustin, Siti Fariza, Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faiqatul Munawarah, Monica Bella Halim, Dian Eka Prastiwi, PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI DAN IMPLIKASI SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.