KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
- Authors
-
-
Namira Khaulani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Nabila Siti Royani
Author -
Muhammad Revaldo Arkeisya
Author -
Muadz Abdul Aziiz
Author
-
- Keywords:
- Substansi Ekonomi, Penghindaran Pajak, Hukum Pajak Indonesia
- Abstract
-
Doktrin economic substance hadir sebagai instrumen penafsiran hukum untuk membedakan antara tax avoidance yang agresif dan tax planning yang sah dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang menekankan kepastian hukum formal, jiwa dari doktrin ini telah diadopsi melalui pendekatan substance over form yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedudukan hukum doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat fungsional, yang legitimasinya bersumber tidak hanya dari undang-undang tersebut, tetapi juga dari komitmen Indonesia terhadap OECD BEPS Action Plans dan perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Pajak. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, ambiguitas dalam parameter penerapan, serta resistensi dari wajib pajak. Tulisan ini menganalisis konstruksi hukum untuk mengintegrasikan prinsip economic substance melalui penafsiran teleologis, penyusunan parameter yang jelas berupa business purpose test dan economic change test, serta harmonisasi dengan prinsip konstitusional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan tax avoidance.
- References
-
Chandasari, Pungki Yunita. “HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-” 16 (2023).
Clementino, Yosia, and Rasji. “The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court,” 2023.
Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, Masyhu. “Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes” 25, no. 2 (2025).
Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013.
David Hamzah, Ganda Christian Tobing. “In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia.” lexology, 2022.
Dhora, Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya. “Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia.” lexology, 2024.
Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. Perpajakan Indonesia. 10th ed. Salemba Empat, 2019.
Hietland, Maarten. “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.” International Centre for Tax & Development, 2019.
Indonesia, Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di, and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
INDONESIA, RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL,” 2024.
Karyadi, Freddy. “BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia.” Asia Business Law Journal, 2023.
Kemenkeu. “KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN,” 2020.
Nugroho, Adrianto Dwi. “ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN,” 2007.
Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres, Hein Vermeulen, and Wolters Kluwe. European Tax Law. 7th ed. Wolters Kluwer, 2018.
Policyresponse, Taxfiscal, T O The, and Coronavirus Crisis. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience,” no. May (2020).
Putra, Erik Dwi, and Ning Rahayu. “PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA,” n.d.
Rosenberg, Rebecca. “Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences” 15, no. 1 (2019).
Sukardi, Ichwan. “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution.” ITR, 2023.
Suryani, Niken Evi, and Ken Devos. “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.
Tedjakusuma, Maser. “Tax Avoidance Comparative Guide.” Mondaq, 2025.
Wibowo, Danny. “Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*” 17, no. 1 (2025): 80–91. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.
Wijaya, Suparna. “Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule ( GAAR ) in Indonesia,” 2020, 35–48.
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Tesalonika Gloria Silalahi, PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI BERDASARKAN TEORI GOVERNANSI KOLABORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, Disie sugihastuti danoewijaya, Gita amelia lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci aulia, Yenny Febrianty, PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Nurul Kamilah, Tari Ramdani, Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital dan Distribusi Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Giwa Asti Kaushar , Nawra Mutasya Sayyidira , Ullyana Grace Devianti , Cornellis Ariawan , KONTEKS PEMIDANAAN DALAM ASPEK REHABILITAS BAGI PELAKU NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zasa Andika Hasriani, Yovita Arie Mangesti, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN DOWN SYNDROME SEBAGAI ALASAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lintang Dhita Aprilia, Rifana Sarah Shafira, Wuri Sumampouw, ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA YANG DILAKUKAN OLEH MALL BALIKPAPAN SUPERBLOCK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Hamidah, KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafli Devit Pratama, Devine Ayu Amaliyah, Sabatini Aprilina Tkesnay, Revi Listiani Dewi, ANALISIS KASUS PERSAINGAN USAHA: PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA DAN PT NUSANTARA EKSPRES KILAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Astrila Nur Febriana, Nigina Azahra, DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Manja Nisa, Jenia Fathira, Aisyah Humairoh, Vella Zhafirah Putri, M. Ghaza Alkhadari, EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 (PASAL 54) DI PROVINSI JAMBI PADA PERIODE 2023–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.