KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
- Authors
-
-
Namira Khaulani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Nabila Siti Royani
Author -
Muhammad Revaldo Arkeisya
Author -
Muadz Abdul Aziiz
Author
-
- Keywords:
- Substansi Ekonomi, Penghindaran Pajak, Hukum Pajak Indonesia
- Abstract
-
Doktrin economic substance hadir sebagai instrumen penafsiran hukum untuk membedakan antara tax avoidance yang agresif dan tax planning yang sah dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang menekankan kepastian hukum formal, jiwa dari doktrin ini telah diadopsi melalui pendekatan substance over form yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedudukan hukum doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat fungsional, yang legitimasinya bersumber tidak hanya dari undang-undang tersebut, tetapi juga dari komitmen Indonesia terhadap OECD BEPS Action Plans dan perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Pajak. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, ambiguitas dalam parameter penerapan, serta resistensi dari wajib pajak. Tulisan ini menganalisis konstruksi hukum untuk mengintegrasikan prinsip economic substance melalui penafsiran teleologis, penyusunan parameter yang jelas berupa business purpose test dan economic change test, serta harmonisasi dengan prinsip konstitusional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan tax avoidance.
- References
-
Chandasari, Pungki Yunita. “HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-” 16 (2023).
Clementino, Yosia, and Rasji. “The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court,” 2023.
Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, Masyhu. “Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes” 25, no. 2 (2025).
Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013.
David Hamzah, Ganda Christian Tobing. “In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia.” lexology, 2022.
Dhora, Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya. “Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia.” lexology, 2024.
Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. Perpajakan Indonesia. 10th ed. Salemba Empat, 2019.
Hietland, Maarten. “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.” International Centre for Tax & Development, 2019.
Indonesia, Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di, and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
INDONESIA, RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL,” 2024.
Karyadi, Freddy. “BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia.” Asia Business Law Journal, 2023.
Kemenkeu. “KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN,” 2020.
Nugroho, Adrianto Dwi. “ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN,” 2007.
Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres, Hein Vermeulen, and Wolters Kluwe. European Tax Law. 7th ed. Wolters Kluwer, 2018.
Policyresponse, Taxfiscal, T O The, and Coronavirus Crisis. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience,” no. May (2020).
Putra, Erik Dwi, and Ning Rahayu. “PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA,” n.d.
Rosenberg, Rebecca. “Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences” 15, no. 1 (2019).
Sukardi, Ichwan. “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution.” ITR, 2023.
Suryani, Niken Evi, and Ken Devos. “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.
Tedjakusuma, Maser. “Tax Avoidance Comparative Guide.” Mondaq, 2025.
Wibowo, Danny. “Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*” 17, no. 1 (2025): 80–91. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.
Wijaya, Suparna. “Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule ( GAAR ) in Indonesia,” 2020, 35–48.
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Maulana Muhammad Yasin, Arifson Alfredo Siombing, Prayoga Putra Gunawan, Muhammad Nasril Maulana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA CINTA MANDI: STUDI PUTUSAN PTUN BENGKULU NOMOR 10/G/2022/PTUN.BKL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina Mawwadah, Yulyanti Putri Nurfadillah, JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua, Iman Santoso, PENGEMBANGANAPLIKASITEKNOLOGIPENGAWASAN GADGET DI LAPAS (TEGAS) UNTUK MEMINIMALISIR PEREDARAN DAN PENYELUNDUPAN HANDPHONEDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maringan S, Taufik Hidayat, Abbas Abdul Rahman Assegaf, Aura Justitia Leonita Faradila Saed, PERAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indi Rahmah, Sofan, Syakurotun Ni’mah, Vina Amelynda, PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT: KAJIAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanna Saskia Rahman, RELEVANSI UU PESANTREN DENGAN UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN SANTRI DARI KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzraa Livia Amri, Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak, Khalisya Dzihni Daulay, Tamaulina Br Sembiring, KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU PENYAKIT DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridha Ananda Putri, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Refi Meidiantama, PENGARUH STIGMATISASI SOSIAL TERHADAP KINERJA PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.