ANALISIS PENILAIAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PERSEORANGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

• Wardah Tisi Suseno Putri

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Riya Eka Prasetyaningrum

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Sahrul Sidik

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Utang Rosidin

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan batasan ketat mengenai kedudukan hukum (legal standing) melalui lima parameter kerugian konstitusional untuk mencegah permohonan yang bersifat actio popularis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menilai legal standing dua pemohon perseorangan pada Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian materiil rangkap jabatan Wakil Menteri. Dalam putusan tersebut, terdapat disparitas penilaian di mana Pemohon I (Advokat) dinyatakan memiliki kedudukan hukum, sedangkan Pemohon II (Driver Mitra Shopee) dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan legal standing Pemohon I didasarkan pada konstruksi "kepedulian konstitusional" (constitutional concern) yang melekat pada profesi advokat sebagai officium nobile, di mana ketidakpastian tata kelola pemerintahan dinilai memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) secara fungsional-normatif dengan profesinya. Sebaliknya, penolakan terhadap Pemohon II disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur causal verband. Mahkamah menilai dalil keselamatan jiwa pengemudi akibat tata kelola BUMN yang buruk memiliki hubungan yang terlalu jauh (too remote) dengan norma rangkap jabatan, sehingga dikategorikan sebagai kekhawatiran subjektif (subjective apprehension) dan bukan kerugian konstitusional yang spesifik.

Agus Riewanto, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, Lita Tyesta, Mirza Nasution, Muhammad Fauzan, Radian Salman, Rifandy Ritonga, Sunny Unmul Firdaus, Vieta Imelda Cornelis, W., Riawan Tjandra, & Eko Mukminto. (2023). Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.

Amalia Wulandari. (2024). Analisis Legal Standing Pemohon: Studi Putusan MK No. 133/PUU-XXIII/2025. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 194. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

Harjono. (2008). Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hermawaty, N., Pratama, A. G., Nusa, N. D., & Tulus, P. (2021). Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia. Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1).

Jimly Asshiddiqie. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sinar Grafika.

Muchamad Ali Safa’at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, & Feri Amsari. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Putusan No. 006/PUU-III/2005 (2005).

Putusan No. 11/PUU-V/2007 (2007).

Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, & Muhammad Andi Septiadi. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. Journal of Governance and Social Policy, 1(2), 62. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221

Sofian, M., & Fuad, F. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 3(2), 12–23. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43

Sudikno Mertokusumo. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (2003).

• pdf