KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TERHADAP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

• Birru Briliant

  Universitas Negeri Semarang

  Author

• Restu Mahesa Gabriel Sitohang

  Universitas Negeri Semarang

  Author

• Briantoro Pardede

  Universitas Negeri Semarang

  Author

• Zinad

  Universitas Negeri Semarang

  Author

• M.Hafizhi Gavindra Zulma

  Universitas Negeri Semarang

  Author

• Baidhowi

  Universitas Negeri Semarang

  Author

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan dialektika antara pluralisme hukum, ideologi negara Pancasila, dan realitas sosiologis mayoritas Muslim. Artikel ini mengkaji secara mendalam posisi Hukum Islam berdasarkan kerangka hierarki peraturan perundang-undangan formal (UU No. 12 Tahun 2011), serta menganalisis peran Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dan hukum positif fungsional yang dilembagakan melalui produk legislasi spesifik dan institusi Peradilan Agama. Kajian ini diperkaya dengan tinjauan historis-politis yang membentuk wajah hukum nasional saat ini, menyoroti bahwa Hukum Islam terintegrasi secara substansial, bukan sebagai jenis peraturan, melainkan sebagai substansi yang dilembagakan.

Hs, A. I. (2012). Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 41(3), 416–422.

Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi, 19(4), 865–885. https://doi.org/10.31078/jk1947

Qiston, A. (2024). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini, 1(1), 1–16.

Saladin, T. (2021). Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam, 6(2), 155–175. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. ADIL: Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

• pdf