PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

• Febrianto Febrianto

  Universitas Terbuka

  Author

• Sostones Y. Sisinaru

  Universitas Kristen Indonesia Maluku

  Author

Aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung menjadi masalah serius karena menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya potensi pendapatan negara, serta memicu konflik sosial di masyarakat. Kejaksaan memegang peran penting dalam menegakkan hukum terhadap praktik ilegal ini, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan hingga pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Kejaksaan dalam menindak penambangan timah ilegal, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana langkah-langkah hukum yang diterapkan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, dokumen kasus, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan aktif melakukan penindakan melalui koordinasi dengan instansi terkait, penuntutan kasus secara tegas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, adanya praktik korupsi, dan resistensi dari sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat peran Kejaksaan diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas instansi yang lebih intensif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Ahmad Redi. (2020). Indonesia The Mining Law Review (Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara). Deepublish Store.

Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar. Prenadamedia Group.

Andrianus Eryan, Andreas Marbun, et al. (2019). Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Dwi Haryadi. (2018). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UBB Press.

Imanuel La Antrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, Suci Arinda, Aditya Aulia Rochim. (2024). Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(2), 184 191. Retrieved from https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/4206

Ivana Rizkika Ramadhanti (2024). Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung. Jurnal Bevinding. Volume 2 No. 01. https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1164

Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia., Sulistyanta (2025). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pterhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Volume 2 No. 2. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1751

Lizatul Muhaibah, Wijayono Hadi Sukrisno. (2025). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung. Jurnal Fakta Hukum, 3(2), 95 105. https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.157

Martin Roestany, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. (2020). Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum. Unida Press.

Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad Ahmad. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. Batulis Civil Law Review, 3(2), 177 186. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966

• pdf