ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NARAPIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENIMBANG KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK
- Authors
-
-
Aulia Dwi Ramadhani
Universitas PamulangAuthor -
Chamantta Ade Putri Da Iry
Universitas PamulangAuthor -
Husnul Khotimah
Universitas PamulangAuthor -
Tamy Rahma Sya’ara
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Yuvinus Solo, Pejabat publik, Kebijakan Pemerintah, Pertanggungjawaban Hukum
- Abstract
-
Jurnal ini dibuat untuk mengkaji tanggung jawab kebijakan pemerintah terhadap narapidana TPPO, terutama pejabat publik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bernama Yuvinus Solo, mengingat posisinya sebagai pejabat publik, khususnya terkait dengan posisinya yang tidak dicabut meskipun telah divonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperkuat dengan wawancara serta analisis kasus terhadap putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah yang relevan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dan kelemahan dalam norma hukum terkait pemecatan pejabat publik yang terbukti melakukan TPPO, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nilai-nilai manusia yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- References
-
Holo, M. M. (2024, Agustus 26). Anggota DPRD Sikka Tersangka Kasus Perdagangan Orang Dilantik, Aktivis HAM dan Korban Unjuk Rasa, Ungkap Kegeraman terhadap Penegak Hukum. Retrieved from floresa.co: https://floresa.co/reportase/mendalam/67307/2024/08/26/anggota-dprd-sikka-tersangka-kasus-perdagangan-orang-dilantik-aktivis-ham-dan-korban-unjuk-rasa-ungkap-kegeraman-terhadap-penegak-hukum
Jehadu, S. S., & Rastika , I. (2025, Agustus 25). Meski Berstatus Terpidana dan Ditahan, Yuvinus Solo Tetap Terima Gaji Anggota DPRD. Retrieved from kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2025/08/25/224804478/meski-berstatus-terpidana-dan-ditahan-yuvinus-solo-tetap-terima-gaji?page=all
Nadia, T., Fa’iq, & Hidayah, A. N. (2025). Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UUnomor 21 tahun 2007. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3, 437-442. Retrieved from https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/70/66
Olla, K. (2025, Februari 9). Kejari Sikka Dinilai Tidak Adil Dalam Penanganan Kasus TPPO: Mengistimewakan Yuvinus Solo. Retrieved from korantimor.com: https://www.korantimor.com/hukum-kriminal/1545625277/kejari-sikka-dinilai-tidak-adil-dalam-penanganan-kasus-tppo-mengistimewakan-yuvinus-solo
P, A. S., & Edward, W. (2025, Oktober 05). Judicial Scrutiny Tindak Pidana Jabatan: Koreksi Upaya Paksa dalam Penyidikan. Retrieved from danpalapa.com: https://dandapala.com/article/detail/judicial-scrutiny-tindak-pidana-jabatan-koreksi-upaya-paksa-dalam-penyidikan
Ray, K. G., & Hamonangan, A. (2025, April ). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr). Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 03, 93-97. Retrieved from https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/123/76
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dina Fitria, Muhammad Mukhlis Abdillah, Agung Nugroho, Agus Rojak Samsudin, KEADILAN DISTRIBUSI DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PPH 21: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Putri, Nadya Zaharani, I Made Cinta, Fara Tiara, Irsyaf Marsal, PERAN BAHASA BAKU DAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sheila Nasywa Razani, Vivi Dyelsa, Vodena Selena Junior, Siti Fatimah Azzahra, Kasih Theresia Pratiwi Sianturi, Baidhowi, KONSEP RUKHSAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KAIDAH AR-RUKHASHU LA TUNĀṬU BIL-MA‘ĀṢĪ TERHADAP PERBUATAN MAKSIAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Indah Maulani, PENYALAHGUNAAN PKPU OLEH PELAKU USAHA DOMINAN: PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PKPU PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finka Dyan Amarta Saputri, Sherly Novelianti Putri, Erly Carolin, Moch Aldo Putra Wijaya, M Rendi Wijaya, Masitha Tismananda Kumala, ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME KOMPENSASI ATAS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SERTA IMPLEMENTASINYA PADA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safira Nurfitria, Ari Martua Hutabarat, Dian Eka Prastiwi, PENEGAKAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.