ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NARAPIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENIMBANG KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK

• Aulia Dwi Ramadhani

  Universitas Pamulang

  Author

• Chamantta Ade Putri Da Iry

  Universitas Pamulang

  Author

• Husnul Khotimah

  Universitas Pamulang

  Author

• Tamy Rahma Sya’ara

  Universitas Pamulang

  Author

Jurnal ini dibuat untuk mengkaji tanggung jawab kebijakan pemerintah terhadap narapidana TPPO, terutama pejabat publik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bernama Yuvinus Solo, mengingat posisinya sebagai pejabat publik, khususnya terkait dengan posisinya yang tidak dicabut meskipun telah divonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperkuat dengan wawancara serta analisis kasus terhadap putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah yang relevan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dan kelemahan dalam norma hukum terkait pemecatan pejabat publik yang terbukti melakukan TPPO, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nilai-nilai manusia yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Holo, M. M. (2024, Agustus 26). Anggota DPRD Sikka Tersangka Kasus Perdagangan Orang Dilantik, Aktivis HAM dan Korban Unjuk Rasa, Ungkap Kegeraman terhadap Penegak Hukum. Retrieved from floresa.co: https://floresa.co/reportase/mendalam/67307/2024/08/26/anggota-dprd-sikka-tersangka-kasus-perdagangan-orang-dilantik-aktivis-ham-dan-korban-unjuk-rasa-ungkap-kegeraman-terhadap-penegak-hukum

Jehadu, S. S., & Rastika , I. (2025, Agustus 25). Meski Berstatus Terpidana dan Ditahan, Yuvinus Solo Tetap Terima Gaji Anggota DPRD. Retrieved from kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2025/08/25/224804478/meski-berstatus-terpidana-dan-ditahan-yuvinus-solo-tetap-terima-gaji?page=all

Nadia, T., Fa’iq, & Hidayah, A. N. (2025). Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UUnomor 21 tahun 2007. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3, 437-442. Retrieved from https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/70/66

Olla, K. (2025, Februari 9). Kejari Sikka Dinilai Tidak Adil Dalam Penanganan Kasus TPPO: Mengistimewakan Yuvinus Solo. Retrieved from korantimor.com: https://www.korantimor.com/hukum-kriminal/1545625277/kejari-sikka-dinilai-tidak-adil-dalam-penanganan-kasus-tppo-mengistimewakan-yuvinus-solo

P, A. S., & Edward, W. (2025, Oktober 05). Judicial Scrutiny Tindak Pidana Jabatan: Koreksi Upaya Paksa dalam Penyidikan. Retrieved from danpalapa.com: https://dandapala.com/article/detail/judicial-scrutiny-tindak-pidana-jabatan-koreksi-upaya-paksa-dalam-penyidikan

Ray, K. G., & Hamonangan, A. (2025, April ). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr). Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, 03, 93-97. Retrieved from https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/123/76

• pdf