DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024

• Astrila Nur Febriana

  Universitas Pamulang

  Author

• Nigina Azahra

  Universitas Pamulang

  Author

Penelitian ini mengkaji pergeseran hukum pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, syarat 20% kursi legislatif sering kali memicu lahirnya kartel politik dan maraknya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, studi ini membedah bagaimana Mahkamah mendefinisikan ulang ambang batas dengan mengutamakan persentase suara sah dibandingkan kepemilikan kursi di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yudisial tersebut merupakan bentuk aktivisme peradilan yang strategis untuk meruntuhkan oligarki politik lokal serta memulihkan kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, putusan ini menciptakan peta persaingan politik yang lebih kompetitif dan memberikan landasan kepastian hukum yang substantif, guna memastikan Pilkada Serentak 2024 berpijak pada representasi publik yang lebih luas ketimbang kesepakatan kelompok elit semata.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

MD, Moh. Mahfud. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

• pdf