INTEGRASI HUKUM ADAT DAYAK DENGAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DI KALIMANTAN TIMUR, MENGEKSPLORASI KONFLIK LAHAN DAN RESOLUSI BERBASIS BUDAYA
- Authors
-
-
Nashwa Nur Athifah Marzuki
Universitas MulawarmanAuthor -
Ahmad Nafhani
Universitas MulawarmanAuthor
-
- Keywords:
- Dayak Ulayat, Haga, Basir, UUPA, HGU, GIS Mapping, Legal Pluralism
- Abstract
-
Land conflicts in East Kalimantan intensify amid palm oil, mining, and IKN expansion, clashing with Dayak haga (communal territory) and basir (adat guardians). ATR/BPN 2024 records 247 disputes, 62 Dayak ulayat vs HGU (e.g., Dayak Paser vs PT Mitra Austral 2023; Intu Lingau vs PT Borneo Daya 2025). UUPA No. 5/1960 Article 3 recognizes ulayat, Article 6 prioritizes state rights. Mixed-methods study surveys 25 BPN Kaltim staff (Dec 2025), triangulated with UUPA, Perpres 86/2018, WALHI reports, MK 35/2012. SPSS and thematic analysis show 82% acknowledge frequent conflicts from poor damang-BPN coordination, recommending haga certification, BPN Dayak training, GIS ulayat mapping. Enriches Indonesian legal pluralism, supports SDG 16.
- References
-
Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2024). Statistik komunitas Dayak dan akses tanah 2024. https://kaltim.bps.go.id.
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The journal of legal pluralism and unofficial law, 18(24), 1-55.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). https://jdih.setneg.go.id.
Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. https://peraturan.bpk.go.id.
Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Hak-Hak Komunitas Adat. https://peraturan.bpk.go.id.
Kalimantan Timur. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. https://jdih.kaltimprov.go.id.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Laporan sengketa lahan Kalimantan Timur 2020-2025. https://atrbpn.go.id.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. https://mkri.id
Moore, S. F. (1986). Social facts and fabrications:" Customary" law on Kilimanjaro, 1880-1980. Cambridge University Press.
Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. 2(2), 686–692.
Sudelfi, Saleh, M. H., & Surya, I. (2022). RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK AGRARIA ( STUDI KASUS KONFLIK LAHAN KELOMPOK TANI AMAN DAYAK BASAP DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR ). 10(4), 808–819.
WALHI Kalimantan Timur. (2025). Laporan kekerasan agraria dan blokade jalan Dayak 2022-2025 https://walhikaltim.or.id.
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Lovina Manalu, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifdah Kamila Fatin, Fristia Berdian Tamza, Diah Gustiniati Maulani, ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Zahra Okta Dwiwani, Sona Norana Kurnia Ilahia, Sisilia Anyelir, Ganefi Ganefi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERSIDANGAN E-COURT DALAM SIDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Andrisman, Emilia Susanti, Farhan Marhasan, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dewa Sukma Kelana, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PASIRPEUTEUY MELALUI EDUKASI HUKUM PERDATA TENTANG WARIS DAN HIBAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alvin Sandjaya, Nizam Tazmi, Ayu Putriayana, PENGARUH KEBEBASAN PERS DAN PENERAPAN UU ITE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DARING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Umaira putri azahra, Firganefi, Budi Rizki Husin, Diah Gustinati Maulani, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHANDALAM KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.