TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK BUNGA PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Papad Fadli
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Peer-to-Peer Lending, Bunga Pinjaman, Perlindungan Konsumen
- Abstract
-
Peer-to-peer lending (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan non-bank, namun praktik bunga pinjaman yang tinggi sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti informasi yang benar, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa bunga pinjaman P2P lending yang tidak transparan dan berlebihan sering melanggar Pasal 4, 7, dan 8 UU PK, yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sosial. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan batas bunga maksimal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum konsumen di era digital, mendorong kebijakan yang lebih adil bagi peminjam dan pelaku usaha.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Jakarta: Sekretariat Negara
Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). PERAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 11-16.
Ren, K., & Malik, A. (2019, October). Recommendation engine for lower interest borrowing on peer to peer lending (P2PL) platform. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (pp. 265-269).
Ojk.go.id. 2024. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024. 26 Desember https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx
Tempo.co. 2025. AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari. 26 Desember https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-12-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Septia Tri Puspita Sari, Afrizal Saputra, Penerapan Prinsip Strict Liability terhadap Perusahaan Pabrik Penghasil Limbah Pencemar Lingkungan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Dede Ika Murofikoh, PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Caca Anzely, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, Sri Riski, ALTERNATIF PEMIDANAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DENGAN ANAK USIA GOLDEN AGE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DAN PENANGGULANGAN PRISONISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Anatasya, Fita Septiana, Masriyati, Rattu Dita Purwitasari, IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramdan Sukria, Ratu Alivya Syahrazard Ramdhan, Risani Aghnia Nurhasanah, Shahira Mutiara Rizky, Utang Rosidin, TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DALAM UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azizah Nuril Latifa, Fauziah Retno Mubarokah, Nisrina Irbach Muthia, Shabrina Luthfiana, Tisya Janice Hayu Meganova, Denysa Devi Purnama Sari, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL: ANTARA KEBEBASAN EKSPRESI DAN PEMBAJAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Rama Arya Wijaya, PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Listi Putri Hariyanto, Renny Nur Haliza Dewi, Ria Giska Sari, Narendra Rizki Alghifari, Damar Panji Yudhanto, Puspa Pertiwi, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Rahmi Zubaedah, KEKERASAN FISIK DALAM DAYCARE: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN BALITA DI MEDAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.