PENGANGKUTAN LIMBAH B3 SEBAGAI SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN : STUDI KASUS TUMPAHAN LIMBAH KIMIA DI BANDUNG
- Authors
-
-
Santi Halimatusaa’adah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Yuna Nasywa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection., limbah B3, pengangkutan limbah, pencemaran lingkungan.
- Abstract
-
Despite being a crucial step in waste management witha significant potential for environmental contamination, the transportation of hazardous and toxic waste (B3 waste) frequently gets little attention. A chemicalwaste leak instance in Bandung that resulted in environmental damage and possible health hazards for the general population illustrates this problem. In addition to analyzing B3 waste transportation as a source of environmental risk, this study looks at waste carriers' legalliabilities.The study uses conceptual,statutory,and case study methodologies as part of a normative legal process. The findings show that the precautionary approach and stringent oversight are necessary for the transportation of B3 waste. Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Managemental lows for the imposition of accountability for pollution under the strict liability concept, which holds carriers accountable evenin cases when contamination is caused by accidents.
Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan tahap penting dalam pengelolaan limbah yang berisiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan, namun sering kurang mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam kasus tumpahan limbah kimia di Bandung yang menimbulkan pencemaran dan potensi risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengangkutan limbah B3 sebagai sumber risiko pencemaran serta pertanggungjawaban hukum pihak pengangkut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan limbah B3 memerlukan pengawasan ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan melalui prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga pihak pengangkut tetap bertanggung jawab meskipun pencemaran terjadi akibat kecelakaan.
- References
-
Buku
Hardjasoemantri, K. (2010). Hukum tata lingkungan (Edisi ke-8). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rahmadi,T.(2015).HukumlingkungandiIndonesia(Edisirevisi).Jakarta:RajawaliPers.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). Pengelolaanlimbah B3 dan pengawasan lingkungan. Jakarta: KLHK.
Jurnal Ilmiah
Abidin, Z., dkk. (2009). Perlindungan hukum masyarakat terdampak pencemaran lingkungan oleh industri. Jurnal Hukum Lingkungan, 1(1), 1–15.
Daniel, T., Utomo, S. L., & Rohman, A. N. (2025). Tindak pidana dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Lingkungan, 11(2), 241–256.
Pavitasari, K. K., & Najicha, F. U. (2022). Pertanggungjawaban pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 dalam mengolah limbah B3. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(1), 78–92.
Pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. (2022). Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(September), 23–33.
Pratama, A., dkk. (2025). Analisis penerapan ISO 45001 dalam pengangkutan limbah B3 di PT Pratama Karya Nugraha. Jurnal Teknik Lingkungan, 10(9), 7397–7409.
(2023).Analisispengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia. Jurnal Lingkungan, 4(2), 201–208.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sumber Internet / Media Online
Dinas Lingkungan Hidup Bandung. (2024). DLH ungkap cairan kimia yang membanjiri jalan diBandung Barat: Soda api. Diakses 21 Desember 2025 dari
https://dlhbandung.org/berita/DLH-Ungkap-Cairan-Kimia-yang-Banjiri-Jalan-di-Bandung-Barat-Soda-Api/
Environment-Indonesia. (2024). Dampak limbah B3 terhadap kesehatan. Diakses 21 Desember 2025 dari
https://environment-indonesia.com/articles/dampak-limbah-b3-terhadap-kesehatan/
Tanganrakyat.id.(2024).TragedilimbahB3hantamBandungBarat:Ratusankorban,polisi buru pelaku. Diakses 21 Desember 2025 dari
- Downloads
- Published
- 2025-12-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jesica Nanda Adelia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Sri Riski, FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL RESIDIVIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reisya Gunawan, Sartika Dewi Yulianti, Andhini Meilany, Nayla Azahra A, Dede Ika Murfikoh, ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI (STUDI KASUS DI KOTA SERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ridwan, Neri Widya Ramailis, UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KAYU ILLEGAL (STUDI KASUS POLRES ROKAN HILIR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safina Elita Aliyah, REGULATION OF THE TIME LIMITATION FOR ACTS THAT MAY BE SUBJECT TO ACTIO PAULIANA UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elba Frelia, Maroni Maroni, Eko Raharjo, KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor : 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elsa Octaria Geraryn Panjaitan, THE CONSISTENCY AND JUSTIFICATION OF THE MEASURES UNDER THE GATS AND THE GATT 1994 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hendra Gunawan, Muh. Amin Saleh, Hotman Sinambela, MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiara Feruza Fauziah, Ade Fartini, Wulan Aprilina, Repi Mariska, HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Raja Pradipta, Zainudin Hasan, REVITALISASI HUKUM TANAH ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.