PERAN HUKUM LAUT DALAM MENANGANI KASUS ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

• Marsita Rifda S

  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  Author

• Desyta Surya Ningrum

  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  Author

• Tin Nabila

  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  Author

• Farida

  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  Author

• Joseph Christoval

  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  Author

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan ancaman serius bagi kedaulatan laut dan kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Peran hukum laut, terutama regulasi dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan konvensi internasional seperti UNCLOS 1982, menjadi instrumen utama dalam menanggulangi praktik ini. Hukum laut memberikan dasar yuridis untuk penindakan, termasuk penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan pengawasan dan kerjasama internasional. Artikel ini berfokus pada dua hal yaitu Pertama, analisis hukum internasional dan hukum nasional dalam menanggulangi Illegal Fishing.  Kedua, kendala penegakan hukum sebagai upaya optimalisasi perlindungan sumber daya laut Indonesia.

1. Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal.114.

2. Enny Narwati and Masitha Tismananda Kumala, “Determination of Fishing Rights Allocation as a Strategy for Sustainable Fisheries Management Realisation in Indonesia”, WJEMSD V19 N1/2 2023, DOI: 10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.3

3. FAO. (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome: Food and Agriculture Organization.

4. Farhan, M. (2021). Perikanan dan Hukum Laut di Indonesia. Jakarta: Pustaka Perikanan Indonesia.

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2020-2024.

6. Pratama, Andi. (2020). “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Perairan Indonesia”. E-Journal APPIHI, diakses 23 Oktober 2025. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/download/470/667/273

7. Santoso, Budi. (2021). “Pelayanan Terancam Laut Terluka Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem”. Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 23 Oktober 2025. <https://kkp.go.id/news/edukasi/pelayanan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing> bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html

8. Putri, Sari Dewi. (2019). “Analisis Hukum Laut Internasional dalam Pengelolaan Perikanan”. Repository UIN Suska, diakses 23 Oktober 2025. <https://repository.uinsuska.ac.id/7026/3/B> ab%20II%20I.pdf

9. Rahman, Abdul. (2020). “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia”. Repository UPNVJ, diakses 23 Oktober 2025. [https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%](https://repository.upnvj.ac.id/1854/3/BA%25) 20I.pdf

10. Hidayat, Agus. (2021). “Dampak Ekonomi IUU Fishing Terhadap Nelayan Tradisional”. E-Journal Balitbang KKP, diakses 23 Oktober 2025. <https://ejournal.balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/download/13006/8694>

11. Wulandari, Eka. (2022). “Tinjauan Yuridis Penanganan Illegal Fishing di Indonesia”. Repository UMY, diakses 23 Oktober 2025. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29438/7.%20bab%20iii.pdf?s> equence=7

12. Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, “Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia, LEX PORTUS VOL 9 ISS 3 2023, DOI 10.26886/2524-101X.9.3.2023.3

13. United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

14. Widodo, B. (2018). Kebijakan Pengelolaan Perikanan dan Dampaknya terhadap Perikanan Ilegal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.

15. Yulianto, I. (2022). “Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan IUU Fishing di Indonesia”. Jurnal Hukum Perikanan Internasional, 19(2), 213–2

• pdf