STRATEGI PARTISIPATIF MENGURANGI PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM)
- Authors
-
-
Reivo Ibanes
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Administrasi Negara, Penegakan Hukum, Strategi Partisipatif, Sampah Ilegal
- Abstract
-
Penelitian ini membahas strategi partisipatif dalam mengurangi pelanggaran pembuangan sampah ilegal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, melalui perspektif hukum administrasi negara. Permasalahan sampah ilegal menjadi isu serius yang berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan partisipatif dipandang sebagai solusi yang efektif karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, pengelolaan, dan penegakan aturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran pembuangan sampah ilegal terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Strategi partisipatif, seperti pembentukan kelompok pengawas lingkungan, edukasi hukum, dan penerapan sanksi administratif berbasis komunitas, dinilai mampu meningkatkan kepatuhan. Dengan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisasi dan tercipta tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
- References
-
Al Fariz, R. D., Muis, R., Anggraini, N., & Matsumoto, T. (2025). The shifting sands of waste: A decadal analysis of illegal dumping trends and mitigation strategies in Indonesia. Journal of Environmental Behavior and Engineering, 3(1), 114. [link.springer.com], [journal.unibos.ac.id]
Badruddin, S., Halim, P., & Kurniah, S. A. (2025). Community participation in emergency waste management: Between social movements and community independence. Indonesia Law and Policy Review, 6(3). https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.501 [link.springer.com]
Diskominfo Batam. (2025, November 22). Satgas darurat sampah fokus tertibkan TPS ilegal di Sagulung, 21 ton sampah diangkut. RiauKepri.com. https://www.riaukepri.com/2025/11/22/satgas-darurat-sampah-fokus-tertibkan-tps-ilegal-di-sagulung-21-ton-sampah-diangkut-dalam-sehari/ [riaukepri.com]
Esther, E. S. & Alfin, J. (2023). The urgency of waste management regulations in Indonesia. IPMHI Journal, 3(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/55123/23562 [journal.unnes.ac.id]
Fatika Sari, C., Salsabila, L., Lodan, K. T., & Dompak, T. (2024). Tantangan pertumbuhan sampah melalui tata kelola kota yang kolaboratif di Kota Batam. Dialogue, Undip. [ejournal2....ndip.ac.id]
Hutton, J. (2025, July 23). Burning, burying and banning: Indonesias cities struggle to manage their garbage. Mongabay. https://news.mongabay.com/2025/07/burning-burying-and-banning-indonesias-cities-struggle-to-manage-their-garbage/ [news.mongabay.com]
Jennifer, J., Cristabella, N., & Davis, R. (2025). Pengendalian pengelolaan sampah Indonesia dalam perspektif hukum: Studi banding Peraturan Singapura. Bina Hukum Lingkungan, 9(3), 264. https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.264 [bhl-jurnal.or.id], [bhl-jurnal.or.id]
Kadwi, P. E., & Lamkaruna. (2024). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kelurahan Sungai Langkai, Sagulung, Batam [Skripsi, Universitas Jambi]. Repository Unja. [repository...unja.ac.id]
Kompas (E. E. Saputra). (2025, January 17). Kementerian Lingkungan Hidup pertegas penegakan hukum untuk atasi sampah. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/pengawasan-dan-penegakan-hukum-diperkuat-untuk-atasi-sampah-koko [kompas.id]
Pradipa, G. A., & Sudiarawan, K. A. (2025). Pengaturan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah berbasis sumber: Perspektif UU No. 18 Tahun 2008. Jurnal Media Akademik, 3(11). https://doi.org/10.62281/56948351 [jurnal.med...ademik.com]
ProLKN.id. (2025, November 21). Batam darurat sampah, Satgas gabungan angkut 21 ton dari TPS ilegal. ProLKN.id. https://prolkn.id/batam-darurat-sampah-satgas-gabungan-angkut-21-ton-sampah-dari-tps-ilegal/ [prolkn.id]
Purnama, I., Mutamima, A., Sari, K., & Masrul, W. (2025). Community-based landscape intervention for informal waste site restoration in urban Indonesia. Environmental Management, 75, 32343247. https://doi.org/10.1007/s00267-025-02219-w [link.springer.com]
Rahayu, M. I. F., et al. (2024). Analisis penegakan hukum terhadap masyarakat sekitar sungai yang melakukan pembuangan sampah ilegal di Indonesia. JERUMI Journal. [rayyanjurnal.com]
Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2021). The importance of public participation in sustainable solid waste management. Journal of Governance and Public Policy, 8(2), 106123. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11519 [researchgate.net]
Silahudin, & Lestari, S. (2025). Pengelolaan sampah, tinjauan kebijakan. Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA), 3(2). https://doi.org/10.59820/soma.v3i2.335 [jurnal.pol...aran.ac.id]
Simamora, E. E., & Junuudhizbulloh, A. (2023). The urgency of waste management regulations in Indonesia. IPMHI Journal, 3(1). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/55123 [journal.unnes.ac.id]
Valentina, T. R., Putera, R. E., Salsabila, L., & Gunawan, A. (2025). Waste management crisis and collaborative governance in Indonesia: Enhancing public participation for effective urban waste solutions. Atlantis Press. [atlantis-press.com]
Verawati, P. (2021). Kritik ekologi mendalam terhadap regulasi persampahan di Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis, 4(2). https://www.researchgate.net/publication/361808828_KRITIK_EKOLOGI_MENDALAM_TERHADAP_REGULASI_PERSAMPAHAN_DI_INDONESIA [researchgate.net]
Widayanti, W., Murni, S., & Anggraeni Dewi, M. (2024). Rekonstruksi pengaturan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui konsep ekonomi sirkular. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 22(1). https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1 [jurnal.unt...gsmg.ac.id]
Woda, Y. F. (2023). Kualitas layanan pengangkutan sampah di Kecamatan Sagulung Kota Batam [Tugas Akhir, UPB]. UPB Repository. [Kualitas L...Kota Batam]
- Downloads
- Published
- 2026-01-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Baidhowi, Rayyis Afif Yudhistira, Panjaitan Intan Triokta, Ahid Fathur Rohman, Yosepha Sianturi, Dalva Wiritanaya, PENGEMBANGAN KERANGKA KONSEPTUAL BERBASIS ULUMUL QUR'AN DALAM MENANGGULANGI TAFSIR HUKUM ISLAM: STRATEGI LITERASI DIGITAL BAGI MUSLIM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alma Florydia Gutama, ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PENGEMBANGAN SMART CITY DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi, Dinda Dinanti, REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syekh Shaleh Maghribi, Mhd Alif Zafran, Muhammad Mirza Efwan Fayyaz, Axel Benito Saragih, Kevin Ardiansyah, Baidhowi, IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alin Indah Sari, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silva Istaviolani, Annisya Nurhasanah, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEBEBASAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anton Nugroho , Rafika Cahya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING AKIBAT TIDAK ADANYA HAK CUTI KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.