PERMASALAHAN HUKUM PENERAPAN LEMBAGA VERJARING DALAM GUGATAN PERDATA: ANALISIS PUTUSAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS
- Authors
-
-
Nasywaa Yunita Kusuma Nuur’ainii
Universitas Esa UnggulAuthor -
Sidi Ahyar Wiraguna
Universitas Esa UnggulAuthor
-
- Keywords:
- verjaring, expiration, judex facti, judex juris, procedural justice, civil code
- Abstract
-
The doctrine of res judicata in Indonesian civil law is an important instrument for creating legal certainty and encouraging entitled parties to exercise their rights immediately. However, in judicial practice, its application often raises complex legal issues, particularly regarding inconsistencies between the decisions of the judex facti and the judex juris. This study aims to analyze two main issues: (1) inconsistencies in the application of the statute of limitations in the decisions of the judex facti and judex juris in civil cases; and (2) the construction of legal doctrine and jurisprudence in providing guidelines for the application of the statute of limitations that is procedurally fair. Using a normative legal research method with a legislative and case approach, this study reveals significant disparities in determining the dies a quo, applying the statute of limitations, responding to statute of limitations exceptions, and interpreting the prevention of the statute of limitations (stuiting). The findings show that the tension between the principles of legal certainty and substantive justice is often not resolved consistently by judges. Therefore, doctrinal reconstruction and jurisprudential harmonization based on the principle of procedural justice are needed through an integrative model that combines formal verification, materiality testing, fairness considerations, and proportional decisions. Policy recommendations include the issuance of a Supreme Court Circular Letter or Perma that provides technical guidelines and periodic training for judges to create uniformity and fairness in the application of the verjaring institution.
- References
-
Buku
Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Fuady, M. (2013). Hukum perikatan: Teori dan praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hernoko, Y. H. (2008). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Kencana.
Kansil, C. S. T. (2001). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Mahfud, M. D. (2011). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sidi Ahyar W, et all. Hukum Acara Perdata: Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”. Bandung: CV Widina Media Utama. 2024, hlm 138.
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio (penerjemah). 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti, R. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Syahrani, Riduan. 1989. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
Syahrani, S. (2021). Hukum per Tinjauan historis dan perkembangan kontemporer. Bandung: Alumni.
Yamin, M. (2020). Asas-asas hukum perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
Zainal, A. (2019). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
Aditya, Zahwa Praditta, Thomas Andres Maryano, dan Evania Putri Yani. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah". Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, hlm. 215-228.
Arkanida, Kadek Sandi. 2021. "Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata (Evidence and Expired in Civil Law)". Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, Juli, hlm. 1-12.
Citrawan, M. (2024). Problematika dies a quo dalam sengketa pertanahan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 45–62. https://doi.org/10.33331/jhp.v13i1.45
Halipah, S., Purnama, R., Pratama, A., Suryadi, D., & Hidayat, T. (2023). Penentuan dies a quo dalam gugatan wanprestasi: Studi yurisprudensi pengadilan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 135–148.
Hipan, O. (2017). Penerapan jangka waktu kadaluarsa dalam gugatan per Antara ketentuan umum dan khusus. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(1), 60–75. https://doi.org/10.33763/iqi.v24i1.60
Isman. 2021. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi". Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1, hlm. 57-75.
Kurniawan, A., & Alfian, M. (2023). Dies a quo dalam gugatan perbuatan melawan hukum: Perspektif teori kausalitas dan yurisprudensi. Jurnal Hukum Pro Justitia, 41(2), 95–110.
Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif". Al-Hukama', Vol. 7 No. 1, hlm. 224-248.
Nurlaila, E. (2022). Harmonisasi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata: Tantangan dan solusi. Jurnal Hukum Respublica, 22(3), 301–318.
Sumardjono, M. S. W. (2013). Hak ulayat di Indonesia: Antara regulasi dan praktik lapangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wiraguna, I. G. R. M., Purwanto, E. H., & Widjaja, G. (2024). Pendekatan metodologis dalam penelitian hukum kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian Hukum, 6(1), 45–58.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Staatblad 1847 Nomor 23.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 650 K/Pdt/2015.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1230 K/Pdt/2017.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013.
Pengadilan Negeri Polewali. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 16 Februari 2021.
Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgt.
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.TPI.
Dokumen Hukum Lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluarsa Menuntut Hak Pesangon". PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014.
Internet
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id.
- Downloads
- Published
- 2026-01-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Daniel Tata Gabe, Sidi Ahyar Wiraguna, PROBLEMATIKA PENERAPAN KADALUARSA GUGATAN (VERJARING) DALAM PERKARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Ramadhanty Drajat, Sidi Ahyar Wiraguna, REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA (MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN DALAM SIDANG VIRTUAL) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ina Nur Fadhilah, Muhenri Sihotang, Muh. Amin Saleh, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widianto Wisnu Wardana, Ardian Kayla Aprilianto, Olivia Margaretta, Callista Aurellia Nugrho’s, Yaqutah Salsabila Zadah, Hukuman Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 100 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerald Tribuana Rizki, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMIEKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYATTIONGKOK 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Lovina Manalu, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda putri kirani, Zidan adiyanto, Ade aspandi, FENOMENA PENYEBARAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN :ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUANG LINGKUP PUBLIK DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hendra Gunawan, Muh. Amin Saleh, Hotman Sinambela, MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safina Elita Aliyah, REGULATION OF THE TIME LIMITATION FOR ACTS THAT MAY BE SUBJECT TO ACTIO PAULIANA UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabir, Edy Supriyanto, Muh. Amin Saleh, IMPLIKASI HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP HARTA PENINGGALAN DAN PEMBAGIAN WARIS PASANGAN SUAMI ISTRI BERAGAMA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Iqyan Samboga, Dr. Erny Herlin Setyorini SH. MH, IMPLIKASI SENTRALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.