HUKUM MENAHAN UANG BOOKING FEE: PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM
- Authors
-
-
Esa Bella Pertiwi
Institut Agama Islam KH Sufyan Tsauri MajenangAuthor -
Bayu Sudrajat
Institut Agama Islam KH Sufyan Tsauri MajenangAuthor -
Hikmi Hadzibatun Nizar
Institut Agama Islam KH Sufyan Tsauri MajenangAuthor -
Novia Zulfiatuz Zahroh
Institut Agama Islam KH Sufyan Tsauri MajenangAuthor -
Muhammad Amirul Azhar
Institut Agama Islam KH Sufyan Tsauri MajenangAuthor
-
- Keywords:
- Booking Fee, ‘Urbun, Keadilan (Al-‘Adl), Fikih Muamalah, Pembatalan Transaksi
- Abstract
-
Praktik pemberian uang tanda jadi (booking fee atau ‘urbun) merupakan hal yang umum dalam transaksi jual beli berskala besar. masalah hukum muncul ketika calon pembeli membatalkan transaksi, lalu penjual menahan seluruh dana tersebut. tulisan ini membahas fenomena penahanan booking fee dari sudut pandang keadilan dalam islam (al-‘adl) berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah.
Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pendapat ulama (khilafiyah) terkait keabsahan ‘urbun. mazhab hanbali membolehkan penjual mempertahankan uang ‘urbun sebagai bentuk kompensasi jika pembeli membatalkan secara sepihak, sedangkan mayoritas mazhab (hanafi, maliki, dan syafi’i) menolaknya karena dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). prinsip keadilan dalam islam menekankan bahwa kompensasi harus diberikan secara proporsional dan hanya sebesar kerugian nyata yang dialami penjual, seperti hilangnya waktu dan peluang menjual kepada pihak lain.
dengan demikian, pendekatan yang paling adil adalah menjadikan booking fee sebagai bentuk jaminan, dan apabila terjadi pembatalan, penjual hanya berhak menahan sebagian dana yang sesuai dengan kerugian riil yang dapat diukur (misalnya biaya administrasi), sedangkan sisanya harus dikembalikan kepada pembeli. pendekatan ini menjaga keseimbangan hak kedua belah pihak serta mencegah terjadinya tindakan yang tidak adil.
- References
-
Pustaka yang berupa judul buku
Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 1982.
al-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam 5. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi :
Maududi, Hadid.(2017). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Booking Fee pada Pembelian Rumah di Perumahan Alam Indah Benda dan Griya Talok Permai Bumiayu Kabupaten Brebes. Tesis, IAIN Purwokerto.
Hitami.(2022). Analisis Praktik Booking Fee pada Pembelian Rumah di Perusahaan Properti Bukit Cinta Kabupaten Pemekasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Rahmat Dahlan & Nany al-Mu’in. Pengelolaan Wakaf Uang.
Pustaka yang berupa artikel/ website online:
Nu Online, Uang Muka Hangus Ketika Transaksi Batal dalam Kajian Fiqih Muamalah, (2021). https://nu.or.id/syariah/uang-muka-hangus-ketika-transaksi-batal-dalam-kajian-fiqih-muamalah-iSN9N
Badan Pusat Statistik. “Proyeksi Penduduk menurut Provinsi Tahun 2025.” Diakses 9 Desember 2025. https://www.bps.go.id/.
- Downloads
- Published
- 2026-01-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muchamad Fatchurochman Amrullah, Ratu Ayu Nabila Pertiwi, Kania Rizqi Amelia, Radit Erik Sebastian, Baidhowi, QANUN JINAYAH ACEH ANTARA PENERAPAN SYARIAT DAN PRINSIP HAM: ANALISIS NORMATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septi Widia Sari, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Mamanda Syahputra Ginting, FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shagita Fatimah, Zulfa Nizar Pratama, Deden Najmudin, PERBEDAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH SUKABUMI DAN QANUN JINAYAH ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizka Amanda Fauzi, Weny Susanti, Delia Trianita, Muhammad Afil Alqazaly, Edytiawarman, IMPLEMENTASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS KERJA PAKSA NELAYAN MIGRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febri Wijaya, Intan Margareta, Rindiani, Arini Asnita, Dinda Amelia, Eva Susanti, PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM MENDORONG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI ANALISIS TERHADAP DPD LSM GEMPITA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alika Dewianti Kusuma, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH AKTIVITAS INDUSTRI: TINJAUAN ANTARA KETENTUAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abel Putra Hamonang Pangaribuan, PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jocelyn Sharon Givenia Hutagalung, Jesselyn Yobella Shalom , Afifa Salsabila , Aditya Pratama Irwanto , Suryo Ediyono, RULE OF LAW: MENJAMIN PENEGAKAN HAK ATAS PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maretha Imanuela Hutabarat, Hanifa Salzabila Fauziyah, Suryaningsi Suryaningsi, ANALISIS PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI KEDOKTERAN GIGI SERTA NILAI-NILAI PANCASILA PADA MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laila Fauziyyah, KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.