KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN

• Adista Alifia Amanda

  Universitas Bandar Lampung

  Author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung pada dua subsuku utama, yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung memiliki sistem sosial dan hukum adat yang kuat, di mana nilai-nilai patriarki masih berpengaruh terhadap peran perempuan. Dalam adat Saibatin, yang bersifat hierarkis, perempuan memiliki ruang terbatas dalam pengambilan keputusan adat, namun tetap berperan penting dalam menjaga tradisi dan menjalankan tanggung jawab domestik. Sementara itu, masyarakat Pepadun yang lebih egaliter memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap tokoh adat, observasi langsung pada upacara perkawinan adat, serta studi pustaka terhadap naskah dan literatur hukum adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat yang mulai mengakui peran dan hak perempuan secara lebih setara, termasuk dalam tanggung jawab keluarga dan hak waris simbolik. Secara keseluruhan, perempuan dalam masyarakat Saibatin dan Pepadun tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam institusi perkawinan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan pelestari budaya. Pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan adat Lampung penting untuk memperkuat nilai kesetaraan dan keberlanjutan budaya lokal di tengah arus modernisasi.

This study aims to analyze the position of women in the traditional marriage systems of the two major Lampung sub-ethnic groups, Saibatin and Pepadun. The Lampung community maintains a strong social and customary legal system where patriarchal values continue to influence women’s roles. In the Saibatin tradition, which is hierarchical and aristocratic, women have limited participation in customary decision-making but play a vital role in preserving cultural traditions and performing domestic responsibilities. Meanwhile, the Pepadun community, which practices a more egalitarian social structure, allows women greater participation in social and customary activities. This research employs a qualitative approach using interviews with traditional leaders, direct observation of customary wedding ceremonies, and a literature review of customary law texts and relevant scholarly works. The findings reveal an ongoing transformation in values that increasingly recognize women’s roles and symbolic inheritance rights within the family and customary law framework.Overall, women in both Saibatin and Pepadun societies are not   merely complementary figures in marriage institutions but key agents in maintaining social harmony and cultural preservation. Understanding their position within the Lampung traditional marriage system is crucial to promoting gender equality and sustaining local cultural values amid modernization.

Arifin, M. (2020). Eksistensi Nilai Piil Pesenggiri dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Tengah. Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 5(2), 88–101.

Agustina, R. (2021). Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Adat Pepadun di Lampung Lampung Saibatin. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(1), 55–69.

Darmayanti, L. (2023). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Pepadun. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 7(3), 120–134.

Fauziah, S. (2022). Transformasi Nilai Adat dalam Perkawinan Lampung Saibatin dan Dampaknya terhadap Kesetaraan Gender. Jurnal Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, 10(1), 42–58.

Fitriani, D. (2020). Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus pada Perkawinan Adat Lampung. Jurnal Hukum Adat Nusantara, 9(2), 73–86.

Hartono, B. (2021). Perubahan Sosial dan Adaptasi Peran Gender dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Jurnal Sosiologi dan Hukum, 4(2), 99–115.

Kurniawati, T. (2024). Eksistensi Perempuan dalam Tradisi Adat Perkawinan Saibatin di Era Modern. Jurnal Kajian Budaya Nusantara, 12(1), 15–29.

Lestari, M. (2023). Analisis Hukum Adat terhadap Kedudukan Perempuan Pasca Perkawinan Adat Lampung. Jurnal Hukum dan Gender, 6(4), 77–90.

Maulana, A. (2022). Struktur Sosial dan Peran Keluarga dalam Masyarakat Adat Lampung. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 5(2), 110–124.

Novitasari, E. (2025). Revitalisasi Nilai Adat dalam Upacara Perkawinan Lampung Saibatin dan Pepadun. Jurnal Budaya dan Tradisi, 8(1), 55–68.

Prasetyo, W. (2021). Piil Pesenggiri sebagai Landasan Etika dalam Hukum Adat Lampung. Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 4(1), 25–40.

Putri, I. D. (2024). Konstruksi Sosial tentang Perempuan dalam Adat Lampung: Antara Tradisi dan Kesetaraan. Jurnal Gender dan Hukum, 9(2), 134–150.

Rahman, Y. (2023). Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Adat di Indonesia: Studi Komparatif Lampung dan Bali. Jurnal Hukum Adat Indonesia, 7(1), 65–82.

Sari, N. (2020). Struktur Kekerabatan dan Pewarisan dalam Adat Pepadun Lampung. Jurnal Etnologi dan Hukum, 3(2), 50–64.

Wulandari, R. (2025). Kearifan Lokal dalam Sistem Perkawinan Saibatin: Perspektif Hukum dan Budaya. Jurnal Adat dan Tradisi, 10(2), 89–105.

Zainudin Hasan,2025,Hukum Adat.UBL Pres, Bandar Lampung, 49-50

• pdf